PUSAT BIRO JASA HUKUM
PUSAT BIRO JASA HUKUM
Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus Setiabudi 13? Salah satu kasus mutilasi paling mengerikan dalam sejarah Indonesia dan sampai hari ini, masih belum terpecahkan setelah lebih dari empat dekade berlalu. Kisah ini bermula pada 23 November 1981, di kawasan…
Baca Lebih LanjutSeorang penyidik Satuan Narkoba Polres Parepare berinisial Brigpol EKN diduga meminta uang Rp30 juta kepada ibu seorang tersangka narkoba berinisial AR (19) agar anaknya dibebaskan. AR ditangkap pada 21 November 2025 karena membeli “sinte” untuk dipakai, bukan dijual, menurut pengakuan…
Baca Lebih LanjutRumah kecil di Bojong Nangka, Pondok Melati, Bekasi, sudah mulai lengang pada malam 12 November 2018. Daperum Nainggolan dan istrinya, Maya Ambarita, baru saja membereskan warung kecil mereka. Dua anaknya, Sarah dan Yehezkiel, sudah terlelap. Sekitar pukul sembilan malam, seorang…
Baca Lebih LanjutTips & Trick kendaraan di hentikan Polisi Secara umum, interaksi polisi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Polisi mendekati Anda di tempat umum. Polisi mendekati Anda di tempat pribadi seperti rumah Anda. Polisi mendekati Anda saat Anda sedang berada di dalam…
Baca Lebih LanjutUntuk mengambil hak milik atau barang bukti yang sempat disita oleh aparat penegak hukum, Anda harus mengikuti prosedur resmi setelah perkaranya selesai diproses di pengadilan. Pengambilan ini umumnya tidak dikenakan biaya, asalkan Anda dapat membuktikan kepemilikan yang sah. Proses pengambilan…
Baca Lebih LanjutUntuk mengganti nama, Anda perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan, Anda harus melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pembaruan dokumen seperti KTP dan KK. Langkah-langkah mengganti nama Siapkan dokumen persyaratan: Surat permohonan ganti…
Baca Lebih LanjutUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat,…
Baca Lebih LanjutBerdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan…
Baca Lebih LanjutBenar sekali, beracara hukum bukan hanya berbicara bahwa yang benar pasti menang. Ketika seseorang yang awam tentang hukum mulai beracara maka yang harus di kuasai adalah kesehatan jiwa dan raga. Karena beracara hukum tanpa pengacara sama artinya dengan bertarung tanpa…
Baca Lebih Lanjut1. Prinsip Hukum: Tanah yang Sedang Dijaminkan Tidak Dapat Dijual Tanpa Persetujuan Bank Objek tanah yang sedang menjadi jaminan Hak Tanggungan tidak dapat dialihkan (dijual) secara bebas sebelum hak tanggungan dicabut (roya), kecuali bank sebagai pemegang hak tanggungan memberikan persetujuan. Dasar Hukum Pasal…
Baca Lebih LanjutPERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mengatur jajaran peradilan di bawahnya, terutama terkait hukum acara. Perma berisi ketentuan yang bersifat teknis dan hukum acara peradilan, seperti pedoman mengadili perkara, prosedur mediasi, dan…
Baca Lebih LanjutPERMA NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan…
Baca Lebih LanjutBUKU KESATU ATURAN UMUM Bab I Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Bab II Pidana Bab III Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana Bab IV Percobaan Bab V Penyertaan dalam tindak pidana Bab VI Perbarengan tindak pidana Bab VII…
Baca Lebih LanjutUNDANG – UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa pembangunan nasional adalah suatu…
Baca Lebih LanjutKEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus…
Baca Lebih LanjutCessie adalah istilah untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta yang disebut dengan akta cessie. Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata sendiri adalah sebagai berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama…
Baca Lebih LanjutPERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap pegawai…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK/TUNJANGAN PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN K0MISI…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 01 TAHUN 2017 tentang PEDOMAN UMUM…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2016 tentang; TATA CARA PENINGKATAN…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana…
Baca Lebih LanjutPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk…
Baca Lebih LanjutTANDA SAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam kebenaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan pada kegiatan tera…
Baca Lebih LanjutPETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Diplomat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk…
Baca Lebih LanjutPERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan optimalisasi pelaksanaan program revolusi mental dan pembangunan…
Baca Lebih LanjutPETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu untuk…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun…
Baca Lebih LanjutTENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WlLAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, perlu…
Baca Lebih LanjutTENTANG KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan…
Baca Lebih LanjutTENTANG PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Negara, maka Badan Usaha Milik Negara harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau…
Baca Lebih LanjutTENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil yang berorientasi pada…
Baca Lebih LanjutTENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9) huruf a,…
Baca Lebih LanjutTENTANG PENANGANAN SAMPAH YANG TIMBUL AKIBAT BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu menetapkan…
Baca Lebih LanjutTENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi…
Baca Lebih LanjutTENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa…
Baca Lebih LanjutTENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan terkait pelaksanaan tugas dan…
Baca Lebih LanjutTENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi terhadap…
Baca Lebih LanjutTENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil…
Baca Lebih Lanjut(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATUORANGBAB IMENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap…
Baca Lebih LanjutPenumpang yang dapat menyebabkan bahaya bagi Pesawat Udara.Pasal 590Cukup jelas.Pasal 591Benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari Tindak Pidana, misalnya berasal dari pencurian,penggelapan, atau penipuan. Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan Tindak Pidanaproparte dolus proparte…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya…
Baca Lebih LanjutActus reus – Esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Actory in cumbit probatio – Siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Actor Sequitur Forum Rei – Gugaatan harus dialamatkan pada alamat tergugat. Actor Sequitur Forum Sitei – Gugatan haarus dialamatkan pada…
Baca Lebih LanjutKITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah…
Baca Lebih LanjutKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu – Aturan Umum Daftar Isi 1. Bab I – Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan 2. Bab II – Pidana 3. Bab III – Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana 4. Bab…
Baca Lebih LanjutUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada…
Baca Lebih LanjutDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan…
Baca Lebih Lanjut