UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU BUMN
Beberapa Undang-Undang (UU) terbaru yang disahkan antara lain UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Pelayaran. Selain itu, UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru juga telah disahkan dan akan berlaku mulai 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang baru.
Undang-Undang terbaru
-
- UU Nomor 1 Tahun 2025: Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- UU Nomor 14 Tahun 2025: Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. UU ini mengatur penguatan kelembagaan, mekanisme kuota, dan sistem informasi.
- UU Nomor 66 Tahun 2024: Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UU ini mencakup penerapan cabotage, penataan pelabuhan, dan pelindungan lingkungan maritim.
- UU KUHAP baru: Disahkan pada November 2025 dan akan berlaku bersamaan dengan UU KUHP baru pada 2 Januari 2026. UU ini mengatur 14 poin penting yang mengubah hukum acara pidana di Indonesia, seperti hak tersangka dan peran advokat.
UU lain yang relevan
- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjadi dasar hukum untuk mengatur aspek kesehatan mulai dari hak hingga pendanaan kesehatan.
- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengatur berbagai hal terkait ASN, termasuk penguatan sistem merit, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN.
- UU Nomor 6 Tahun 2023: Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
