Properti Di Jual Di Jati Sampurna
Di Jual Rumah Tinggal, lokasi seberang Mall Ciputera Cibubur atau belakang Mitra 10. Lokasi sangat strategis namun masih tergolong tenteram untuk di jadikan tempat tinggal.
Baca Lebih LanjutNomer Business Bisa Di Baca Cocok Untuk Yang Hobi Unik Antik Klasik
Dijual nomer simpati produk dari telkomsel. Dengan harga tertinggi. Nomer bisa dibaca dari awal sampai dengan akhir. 0813 10 819 805 Baca: Hobie D Big Bos Cocok untuk pebisnis kolektor & enterpreneur yang sedang…
Baca Lebih LanjutBupati Siak Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana
Atas nama Bupati Siak, saya telah menetapkan Status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk 2 bulan ke depan. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak musim hujan terjadi Desember hingga Januari. Seluruh Kecamatan di Siak masuk daerah rawan bencana banjir dan longsor. Untuk itu…
Baca Lebih LanjutJumat kelabu, 5 Desember 2025, menjadi hari yang menyayat hati bagi masyarakat adat Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Konflik sengketa lahan di Kelurahan Rante Kurra berakhir dengan pemandangan yang tragis. Tongkonan Ka’pun, sebuah rumah adat ikonik yang telah berdiri kokoh sejak abad ke-18 (sekitar 300 tahun), dihancurkan paksa oleh alat berat. Apa yang seharusnya menjadi penegakan hukum…
Baca Lebih LanjutLaras Faizati di tahan karena
Laras Faizati remaja yang di tahan pihak kepolisian karena menyuarakan isi hatinya. Terkait kekecewa’anya kepada institusi polri di medsos berkaitan demo jakarta. Menjadi sorotan tim reformasi polri. Prof. Mahfud MD dan ketua tim Prof. Jimly Assiddiqe.
Baca Lebih LanjutLengkapi HP anda & keluarga dengan pusbakum.com untuk mengantisipasi semua modus kejahatan online.
Modus operandi penipuan online jilid selanjutnya. Para pelaku tidak lagi main tebak-tebakan, tapi langsung memainkan “drama kriminal” secara live (langsung) di layar HP Anda untuk membuat mental para korban down (jatuh) seketika. Modus operandi mereka layaknya syuting film action…
Baca Lebih LanjutPerayaan Natal 2025 Advokat Indonesia
🎶 *We Wish You A Merry Christmas…* 🎶.🎄🔔 UNDANGAN NATAL DPN PERADI Ayook datang berramai ramai para Pengacara-pengacara PERADI pada Perayaan Natal Peradi : hari/tgl : Jumat, 12 desember tempat : gd NT TOWER Jl Pulomas Selatan no 31, Jakarta…
Baca Lebih LanjutSumatera Tenggelam: Ketika Hutan Hilang, Nyawa Melayang
ANALISIS KRITIS Dihimpun oleh: M.Jaya, S.H., M.H., M.M.Jakarta, 1 Desember 2025 BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MEMBALAS, DAN NEGARA TERLAMBAT SADAR “Ini bukan sekadar air bah. Ini adalah jeritan alam yang telah lama kita abaikan.” Ratusan nyawa…
Baca Lebih LanjutIRA PUSPADEWI, TUHAN, DAN THE DARK NIGHT OF THE SOUL
Haidar Bagir, 01 Desember 2025; Hanya satu hari setelah bebas dari penjara berkat keputusan rehabilitasi oleh Presiden Prabowo, Bu Ira Puspadewi—mantan Dirut ASDP—berbicara di Rumah Perubahan milik Pak Rhenald Kasali tentang remuknya hati beliau mendapatkan hukuman atas kesalahan yang tidak…
Baca Lebih LanjutPERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN
KH. Ubaidullah Shodaqoh Sabtu lalu (29/11) mengajukan Surat Penangguhan Penahanan kepada Kapolrestabes Kota Semarang atas penahanan Munif dan Dera. Surat tersebut dikirim melalui LBH Semarang yang mendampingi dua aktivis tersebut selama proses pemeriksaan. Selain Mbah Ubaid, sejumlah rekan Munif…
Baca Lebih LanjutMADILOG”-NYA TAN MALAKA
Oleh: Frans Magnis Suseno (Kompas, 27 November 2000) Di antara para Pahlawan Kemerdekaan Nasional (SK Presiden RI No 53/ 1963) Tan Malaka tetap diliputi suasana angker. Hanya sedikit orang yang betul-betul mengenalnya. Selama 20 tahun ia terpaksa…
Baca Lebih LanjutBANDING DIKABULKAN PENGADILAN PAJAK: KUALIFIKASI TECHNICAL ADVISORY FEE SEBAGAI IMBALAN JASA DAN BUKTI KETIADAAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) MENJADI DASAR PEMBATALAN KOREKSI POSITIF PPH PASAL 26 BERDASARKAN P3B INDONESIA-BELGIA.
PT Kerasaan Indonesia keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak karena Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, khususnya mengenai koreksi positif atas Technical…
Baca Lebih LanjutSenggol Nama Komjen Mohammad Iqbal, Syamsul Jahidin ke Polri: Tarik atau Mundur
TRIBUNWOW.COM – Peggugat aturan rangkap jabatan Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), Syamsul Jahidin, menyoroti langkah Polri dalam menyikapi putusan MK yang isinya melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Putusan MK nomor 114 dari permohonan yang diajukan Syamsul…
Baca Lebih LanjutAdvokat Purwokerto yang Hilang, Mobilnya Ditemukan di Kutowinangun Kebumen
Jurnalis: Amin Wahyudi Sabtu, 29 November 2025 pukul 19.27 Seorang advokat asal Purwokerto, Aris Munadi, SH (54), dilaporkan hilang setelah tidak pulang selama sepekan. (dok keluarga) SERAYUNEWS – Mobil milik Aris Munadi, seorang pengacara asal Purwokerto yang…
Baca Lebih LanjutKetua Perkumpulan Profesi Hukum (Independen) “PUSBAKUM” Membuka Posko Pengaduan
Ketua perkumpulan profesi hukum independen PUSBAKUM Adv, Andy Roganda Simarmata, S.H & Rekan membuka Posko Pengaduan bagi keluarga korban banjir Sumut, Padang & Aceh untuk proses hukumnya. Pengaduan bisa berupa laporan langsung oleh korban untuk memberi tanda tangan kuasanya. Adapun…
Baca Lebih LanjutKasus Setiabudi 13 yang Dingin dan Penuh Misteri. Identitas Korban dan Pelaku Tak Terungkap Selama 4 Dekade
Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus Setiabudi 13? Salah satu kasus mutilasi paling mengerikan dalam sejarah Indonesia dan sampai hari ini, masih belum terpecahkan setelah lebih dari empat dekade berlalu. Kisah ini bermula pada 23 November 1981, di kawasan…
Baca Lebih LanjutSeorang penyidik Satuan Narkoba Polres Parepare berinisial Brigpol EKN diduga meminta uang Rp30 juta kepada ibu seorang tersangka narkoba berinisial AR (19) agar anaknya dibebaskan
Seorang penyidik Satuan Narkoba Polres Parepare berinisial Brigpol EKN diduga meminta uang Rp30 juta kepada ibu seorang tersangka narkoba berinisial AR (19) agar anaknya dibebaskan. AR ditangkap pada 21 November 2025 karena membeli “sinte” untuk dipakai, bukan dijual, menurut pengakuan…
Baca Lebih LanjutHaris Simamora, pelaku tragedi pembunuhan sekeluarga di Bekasi, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada 31 Juli 2019.
Rumah kecil di Bojong Nangka, Pondok Melati, Bekasi, sudah mulai lengang pada malam 12 November 2018. Daperum Nainggolan dan istrinya, Maya Ambarita, baru saja membereskan warung kecil mereka. Dua anaknya, Sarah dan Yehezkiel, sudah terlelap. Sekitar pukul sembilan malam, seorang…
Baca Lebih LanjutTIPS & TRICK KETIKA POLISI MEMBERHENTIKAN ANDA
Tips & Trick kendaraan di hentikan Polisi Secara umum, interaksi polisi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Polisi mendekati Anda di tempat umum. Polisi mendekati Anda di tempat pribadi seperti rumah Anda. Polisi mendekati Anda saat Anda sedang berada di dalam…
Baca Lebih LanjutMENGAMBIL BARANG BUKTI YANG SEMPAT DI SITA LEWAT PENGACARA
Untuk mengambil hak milik atau barang bukti yang sempat disita oleh aparat penegak hukum, Anda harus mengikuti prosedur resmi setelah perkaranya selesai diproses di pengadilan. Pengambilan ini umumnya tidak dikenakan biaya, asalkan Anda dapat membuktikan kepemilikan yang sah. Proses pengambilan…
Baca Lebih LanjutAPA SYARAT DAN KETENTUAN SESEORANG MENGGANTI NAMA
Untuk mengganti nama, Anda perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan, Anda harus melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pembaruan dokumen seperti KTP dan KK. Langkah-langkah mengganti nama Siapkan dokumen persyaratan: Surat permohonan ganti…
Baca Lebih LanjutUU TENTANG WARGA NEGARA ASING YANG BERMASALAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat,…
Baca Lebih LanjutSYARAT PENDIRIAN PT PERORANGAN DAN PT BERBADAN HUKUM APA SAJA SIH BEB ?
Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan…
Baca Lebih LanjutMENGAPA BERACARA HUKUM TANPA JASA PENGACARA BISA JAUH BERBEDA HASILNYA DENGAN PAKAI JASA PENGACARA?
Benar sekali, beracara hukum bukan hanya berbicara bahwa yang benar pasti menang. Ketika seseorang yang awam tentang hukum mulai beracara maka yang harus di kuasai adalah kesehatan jiwa dan raga. Karena beracara hukum tanpa pengacara sama artinya dengan bertarung tanpa…
Baca Lebih LanjutMENJUAL TANAH YANG DIJAMINKAN DI BANK OLEH ORANG LAIN
1. Prinsip Hukum: Tanah yang Sedang Dijaminkan Tidak Dapat Dijual Tanpa Persetujuan Bank Objek tanah yang sedang menjadi jaminan Hak Tanggungan tidak dapat dialihkan (dijual) secara bebas sebelum hak tanggungan dicabut (roya), kecuali bank sebagai pemegang hak tanggungan memberikan persetujuan. Dasar Hukum Pasal…
Baca Lebih LanjutAPAKAH ARTI PERMA & ARTI DARI SEMA DI PER UU AN?
PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mengatur jajaran peradilan di bawahnya, terutama terkait hukum acara. Perma berisi ketentuan yang bersifat teknis dan hukum acara peradilan, seperti pedoman mengadili perkara, prosedur mediasi, dan…
Baca Lebih LanjutPENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
PERMA NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan…
Baca Lebih LanjutKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
BUKU KESATU ATURAN UMUM Bab I Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Bab II Pidana Bab III Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana Bab IV Percobaan Bab V Penyertaan dalam tindak pidana Bab VI Perbarengan tindak pidana Bab VII…
Baca Lebih LanjutUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
UNDANG – UNDANG NO.11 TAHUN 2008 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa pembangunan nasional adalah suatu…
Baca Lebih LanjutUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus…
Baca Lebih LanjutAPA DAN SIAPAKAH CESSIE ITU ?
Cessie adalah istilah untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana diatur oleh Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahannya dilakukan dengan membuat akta yang disebut dengan akta cessie. Adapun bunyi Pasal 613 KUH Perdata sendiri adalah sebagai berikut: Penyerahan piutang-piutang atas nama…
Baca Lebih LanjutPERATURAN TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 Â TENTANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27…
Baca Lebih LanjutPERATURAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap pegawai…
Baca Lebih LanjutPERATURAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK/TUNJANGAN PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
        PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA      NOMOR 4 TAHUN 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK/TUNJANGAN PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA…
Baca Lebih LanjutPERATURAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KPK TENTANG PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUAÂ ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN K0MISI…
Baca Lebih LanjutPERATURAN TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 01 TAHUN 2017 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â tentang PEDOMAN UMUM…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2016 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â tentang; TATA CARA PENINGKATAN…
Baca Lebih LanjutPERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG TANDA SAH TAHUN 2026
TANDA SAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam kebenaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan pada kegiatan tera…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Diplomat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan optimalisasi pelaksanaan program revolusi mental dan pembangunan…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu untuk…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WlLAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasikan pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, perlu…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER —19 /MBU/2012
TENTANG PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS YANG TERINDIKASI PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Usaha Milik Negara, maka Badan Usaha Milik Negara harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak bagi hasil yang berorientasi pada…
Baca Lebih LanjutPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9) huruf a,…
Baca Lebih Lanjut